CARA VERVAL NPSN TERBARU 2015-2016

Untuk melakukan Update NPSN pada sekolah anda, anda bisa mengunjungi alamat di http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval. Dalam Update NPSN nanti anda akan di suguhi menu menu yang akan anda rubah sendiri sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah anda.Tutorial kali ini akan membahas cara Update NPSN beserta fitur yang ada di dalamnya.

Guru Jadi Korban Penipuan Berkedok Bimtek BAN-SM Kemdikbud

Guru Jadi Korban Penipuan Berkedok Bimtek BAN-SM Kemdikbud

Dalam surat tersebut, peserta diharuskan mendaftarkan diri paling lambat satu atau dua hari setelah menerima undangan kepada Drs. HM. Indra Subekti M.Pd di nomor 021-36265772 ext 109. Disebutkan biaya penyelenggaraan seminar bersumber dari DIPA BAN-SM Kemdikbud termasuk juga bantuan laptop dan transport serta akomodasi yang akan ditransfer ke rekening peserta.

Setelah mengirimkan nomor rekening, kata dia, orang tersebut memberikan PIN 325/5010023/07503-II. Lalu diminta ke ATM dan memasukkan PIN tersebut. "Di ATM saya cuma masukkin PIN tadi, tidak mentrasfer uang. Tetapi setelah saya cek, uang di rekening saya habis, sampai nol. Rp 2,5 juta hilang. Setelah itu saya mulai curiga apakah ini penipuan, padahal saya masih terus berkomunikasi dengan orang itu, malah ketika saya katakan saldo saya habis, dia menyuruh saya untuk mengisi kembali tabungan saya," ungkapnya.

Menanggapi kasus ini, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Bandung Supardi mengimbau kepada seluruh sekolah terutama SMK di Kota Bandung untuk waspada terhadap modus penipuan seperti ini. Sebab dia yakin bukan hanya satu sekolah yang dikirimi surat undangan di Kota Bandung ini. "Pasti ini sebuah komplotan, dan mereka pasti punya data lengkap. Saya juga yakin bukan hanya satu sekolah yang dikirimi undangan seperti ini," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Supardi, sekolah diharapkan teliti jika menerima undangan atau apapun. Jangan sampai kejadian yang menimpa salah satu guru SMK di Kota Bandung ini juga menimpa sekolah lainnya. "Jangan percaya dulu, cek dulu kebenarannya. Cek juga jika ada yang janggal dari surat undangan itu, sebab saat ini banyak sekali oknum yang memanfaatkan situasi," ungkapnya. (A-157/das)***

PADAMU NEGERI MAU BERGABUNG DENGAN DAPODIK. SYARATNYA BAGI PTK APA?? INI JAWABANNYA.

INFORMASI PADAMU NEGERI

Diberitahukan dengan hormat kepada seluruh pemilik NUPTK dan PEGID Padamu Negeri, sebelum penggabungan FINAL database Padamu Negeri dengan Dapodik pada 31 Desember 2015, mohon untuk diaktifasi NUPTK dan PEGID nya melalui login PTK Padamu Negeri. Caranya :

1. Ketik padamu.siap.web.id pilih Login PTK atau 
.....ketik https://paspor.siap-online.com/cas/login… (copas saja)
2. Masukkan NUPTK atau PEGID dan password
3. Cari menu Keaktifan Diri
4. Tekan Tombol AKTIFKAN
SUDAH, HANYA SEPERTI ITU.
Hal ini dimaksudkan, agar ketika singkron terakhir nanti, NUPTK diakui dan dianggap aktif oleh Dapodik. Sedangkan untuk PEGID, nantinya akan menjadi dasar generate NUPTK.
Terima kasih atas perhatiannnya dan telah menjaga NUPTK dan PEGID masing-masing.

Padamu Negeri Di Hapus. Siapa Yang mengelola NUPTK..? Temukan Jawabannya disini.

Aplikasi Padamu Negeri secara resmi tidak di akui lagi oleh Ditjen GTK lewat Edaran terbarunya sebagai salah satu sumber data atau penjaringan data pendidik. Dengan demikian dapodikdas dan dapodikmen lah yang diakui oleh Kemdikbud sebagai sumber data pokok pendidikan. 

Selama ini proses penerbitan NUPTK dilakukan oleh BPSDMPK-PMP dimana penjaringan datanya lewat aplikasi online Padamu Negeri. Ke depannya pasca "penggulingan padamu negeri". Segala macam urusan terkait NUPTK seperti pengelolaan dan penerbitan NUPTK baru akan dilakukan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP). 

Berdasarkan bocoran awal berikut gambaran pengelolaan NUPTK oleh PDSP. Bagaimana NUPTK 2013, 2014 dan 2015 yang pernah diterbitkan lewat aplikasi padamu negeri? Jangan khawatir, NUPTK akan tetap diakui, karena data sudah diintegrasikan antara dapodik dan padamu negeri. Bagaimana NUPTK kemenag? Sama, Yang menerbitkan nantinya adalah PDSP, seperti yang selama ini dilakukan penerbitan NISN di lingkungan Kemenag. Barangkali ke depannya mengintgrasikan data aplikasi EMIS kemenag dengan dapodik atau Pihak Kemenag bisa langsung berkoordinasi dengan PDSP.

Padamu Negeri di Hapus? Benarkah!..?, Ini Jawabannya

Ada dua Versi Informasi Yang saya dapat tentang berita penghapusan Padamu Negeri.

Versi Pertama.
Informasi tentang dihapusnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) memang sudah dipastikan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2015. Tidak berarti penghapusan tersebut juga menghapus aplikasi Padamu Negeri.

Dalam Perpres tersebut disebutkan hanya ada delapan unit utama Kemendikbud, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen)
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen)
5. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
6. Badan Bahasa
7. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen Guru & TK)
8. Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjen Kebudayaan)

Dari berbagai sumber informasi yang didapatkan oleh NUPTK.net, Padamu Negeri masih tetap berjalan. Tidak adanya pernyataan resmi dari pihak Kemdikbud mengenai penghapusan Padamu Negeri merupakan salah bukti Padamu Negeri masih eksis.

Selain itu, informasi dari salah satu dinas pendidikan kabupaten di Indonesia, ProDEP yang digelontorkan oleh Padamu Negeri, baik Kepala Sekolah maupun guru (Program Profesi Berkelanjutan/PKB) masih tetap berjalan.

Untuk lebih memperkuat, informasi ini NUPTK.net dapat dari status fanspage Padamu Negeri (08/02). 

Di status tersebut tertulis jelas BPSDMPK (Ditjen GTK) Kemdikbud.

Bagi operator yang sudah bekerja dengan Padamu Negeri, lanjutkan... Sedangkan bagi operator yang masih ragu-ragu dan belum masih setengah hati, segera kerja, kerja, kerja.... Semangat !!!!

Versi Kedua.

Teka teki dan kepastian mengenai jadi tidaknya padamu dihapus terjawab sudah. Pihak Kemdikbud dalam hal ini Dirjen GTK resmi menghentikan aplikasi padamu negeri sebagai satu dari sumber data yang akan dipakai kemdikbud. Dalam surat edaran bernomor 6587/B/PTK/2015 yang ditandatangani Dirjen GTK dan  ditujukan kepada seluruh Dinas pendidikan Kabupaten, Provinsi, dan berbagai dirjen di lingkungan Kemdikbud tersebut menyatakan tidak ada lagi penggunaan padamu negeri. Dan Dapodik menjadi satu-satunya sumber data yang akan dipakai Kemdikbud. 

Penghentian program ini juga sebagai tindak lanjut implementasi Instruksi Mendiknas no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan Data Pokok Pendidikan. Mengenai penerbitan NUPTK maka nanti akan dikelola oleh pihak PDSP. NUPTK hasil terbitan padamu negeri akan dikaji dan dijadikan referensi /acuan NUPTK baru dan resmi. 

Nah demikian tadi sekilas info mengenai penghentian program padamu negeri di lingkungan Kemdikbud. Ini tentu tidak lepas dari dihapusnya BPSDMPK-PMP yangberganti nama menjadi Dirjen GTK yang dikepalai oleh mantan Dirjen P2TKDikDas Sumarna. Jika websitenya masih berjalan itu wajar karena server padamu negeri tidak dikelolaolehKemdikbud namun oleh pihak ketiga yaitu TELKOM, namun segala sesuatunya tidak lagi diakui oleh Kemdikbud. 

Kebijakan Baru Persyaratan Penerbitan NUPTK 2015

Kebijakan Baru Persyaratan Penerbitan NUPTK 2015
Kebijakan terbaru perihal persyaratan memperoleh NUPTK yaitu :

Guru dan Pengawas Sekolah Berstatus PNS:

1. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-4) dari LPTK/PT Negeri yang memiliki program studi yang terakreditasi, bagi LPTK/PT swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat.
2. Mimiliki SK ketetapan CPNS/PNS.

Guru bukan PNS di sekolah negeri dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-4) dari LPTK/PT negeri yang memiliki program studi yang terakreditasi, bagi LPTK/PT swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat.
2. Memiliki SK Pengangkatan dari Bupati/Wali Kota/Gubernur dan menyatakan bahwa pembayaran gaji berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Guru bukan PNS pada sekolah swasta dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-4) dari LPTK/PT negeri yang memiliki program studi yang terakreditasi. Bagi LPTK/PT swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat.
2. Berstatus sebagai guru tetap yayasan (GTY) dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (Guru Tetap Yayasan/GTY) minimum 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai bulan januari 2015 dengan ketentuan SK tidak berlaku surat (contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2012).

Untuk lebih jelasnya silahkan anda download Surat Edara Kepala BPSDMPK TerkaitKebijakan Baru Persyaratan Penerbitan NUPTK 2015.

Download Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016

Download Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016

 Kalender Pendidikan merupaka suatu pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah.

Kalender pendidikan ini memberikan informasi penting terkait hari efektif sekolah, hari efektif fakultatif dan hari-hari libur lainnya, misalnya: hari besar islam, hari libur nasional dll. Untuk download anda bisa klik di sini

SYARAT PENGAJUAN TUNJANGAN FUNGSIONAL 2015 TERBARU

SYARAT PENGAJUAN TUNJANGAN FUNGSIONAL 2015 TERBARU

Tunjangan fungsional non PNS 2015 akan dicairkan pada bulan April dan Juni tahun 2015. Pencairan tunjangan ini dilakukan dalam 2 tahap. Untuk tahap 1 penyaluran paling lambat bulan April 2015, dan untuk tahap 2 paling lambat bulan Juni 2015. Informasi ini bersumber dari Juknis Tunjangan Fungsional non PNS 2015. 

Untuk besaran tunjangan ini adalah Rp. 300.000, per orang tiap bulan, dan dikenai pajak penghasilan berdasar Pasal 21 UU  Nomor 7 Tahun 1983 menenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami perubahan  terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Sumber dana tunjangan fungsional non PNS berasal dari APBN Tahun Anggaran( TA)   2015 yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat P2TK Dikdas TA  2015. Subsidi Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- See more at: http://infokepegawaian.blogspot.com/2015/03/tunjangan-fungsional-non-pns-2015-cair.html#sthash.zuabhHY5.dpuf

Beberapa persyaratan pengajuan tunjangan fungsional ini adalah:

1. Telah memiliki NUPTK( Nomor Unik Pendidik danTenaga Kependidikan).
2. Prioritas utama adalah  guru yang JJMnya > 24 jam tatap muka tiap minggu dan diangkat sebelum diberlakukan UU No 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen dan mengajar pada salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dibuktikan dengan SK (Surat Keputusan)  Pengangkatan yang dibuat oleh penyelenggara pendidikan;
3. Yang diutamakan adalah guru yang mengaja rmapel yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan dibuktikan pada  sistem  Dapodik( data pokok pendidikan)  atau bisa dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah dan sudah  di verifikasi oleh Dinas Pendidikan Prov/ Kab /Kota;
4. Prioritas utama adalah guru dalam jabatan yang memiliki kualifikasi S-1/D-IV atau Guru dalam jabatan yang kebetulan mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi pendidikan  ke S-1/D-IV.
5. Guru yang dimaksud pada nomor 2 di atas yang sudah  mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah, masih bisa   mendapatkan subsidi tunjangan fungsional.
6. Guru dalam jabatan non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Selanjutnya mekanisme penetapan dan pendistribusian kuota tunjangan fungsional non PNS 2015 adalah sebagai berikut:

1. Guru yang masuk sebagai nominasi penerima subsidi TF 2015 adalah semua guru yang berdata  valid dalam Dapodikdas.
2. Pemerintah  telah menentukan kuota nasional  2015 untuk guru jenjang Dikdas mencapai 59.916 orang. 
3. Penentuan daftar nominasi penerima subsidi TF 2015 berdasar data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tgl 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria serta skala prioritas yang ditetapkan didalam Petunjuk Teknis ini dengan pertimbangan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru pada   tingkat satuan pendidikan.
4. Dinas Pendidikan Kab /Kota  mendapat  hak untuk membatalkan nominasi subsidi tunjangan fungsional jika guru  bersangkutan tidak memenuhi pesrsyaratant, secara online dengan melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam waktu 7 hari kalender setelah ditentukannya daftar nominasi penerima subsidi TF 2015.
5. Sesudah  melewati batas waktu 7 hari setelah ditentukan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional, maka Pemerintah akan segera  penerima subsidi TF 2015 berdasar urutan prioritas sesuai dengan kuota  masing-masing kab /kota.

Sesuai penjelasan mekanisme di atas, kemungkinan jadwal penyaluran subsidi tunjangan fungsional non PNS 2015 dilaksanakan dalam 2 tahap:

1. tahap 1 paling lambat akhir  April 2015.
2. tahap 2 paling lambat akhir Juni 2015.

Untuk cek info tunjangan fungsional silahkan klik link http://116.66.201.163:8000/index.php.

Itulah beberapa hal mengenai mekanisme penyaluran tunjangan fungsional non PNS 2015.

Sumber : Juknis STF 2015

- See more at: http://infokepegawaian.blogspot.com/2015/03/tunjangan-fungsional-non-pns-2015-cair.html#sthash.zuabhHY5.dpuf

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL TAHUN 2015

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL  TAHUN 2015

        P2TK Diknas kembali  menyalurkan anggaran untuk tunjangan fungsional non PNS 2015. Sumber dana berasal dari APBN 2015. Besaran tunjangan tunjangan yang diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan. 

Perlu diketahui juga bahwa daftar calon penerima tunjangan fungsional adalab bersumber dari data Dapodik. Jumlah kuota nasional jenjang sekolah dasar adalah 59.916 guru  dan akan didistribusikan dengan kuota yang proporsional sesuai keadaan kabupaten/kota setempat.

Untuk melihat daftar nama-nama penerima tunjangan fungsional non PNS 2015 se-Indonesia bisa dilihap pada link dibawah ini:

1. Tahap 1
2. Tahap 2
3. Tahap 3

Revisi Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah dan SKHUAMBN 2015

Revisi Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah dan SKHUAMBN 2015
Berikut ini kami sediakan link untuk mendownload Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah dan SKHUAMBN tahun pelajaran 2014/2015, silakan klik disini